Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai underlying dalam operasi moneter dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.
Peresmian perluasan underlying operasi moneter tersebut dilakukan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Turut hadir Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (Apuvindo) Ari Rizaldi, serta perwakilan perbankan dan lembaga terkait.
Destry menjelaskan, perluasan surat berharga sebagai agunan operasi moneter merupakan bagian dari strategi operasi moneter pro-market, yakni kebijakan yang terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
Menurutnya, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kemampuan pasar keuangan dalam mentransmisikan sinyal kebijakan ke sektor riil melalui pembiayaan dunia usaha dan rumah tangga.
"Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien," ujar Destry.
Ia menegaskan, melalui operasi moneter pro-market, BI tidak hanya mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga mendorong aktivitas transaksi di pasar keuangan agar pembiayaan sektor riil semakin kuat.
Ke depan, perluasan underlying ini diharapkan dapat memperdalam pasar sekunder obligasi korporasi, memperkuat proses pembentukan harga (price discovery), serta mendukung pembiayaan sektor strategis seperti perumahan dan infrastruktur.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
"Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, dimanapun mereka berada," kata Suahasil.
Secara bertahap, implementasi perluasan underlying operasi moneter telah dimulai sejak November 2025. Hingga 30 September 2026, total transaksi repo operasi moneter menggunakan obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah mencapai Rp1,25 triliun.
BI kemudian memperluas cakupan surat berharga yang dapat digunakan dengan menambahkan obligasi dan sukuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Repo perdana menggunakan surat berharga SMI telah dilakukan pada 28 September 2026 dengan nilai mencapai Rp60 miliar.
Data BI menunjukkan kebijakan tersebut mulai memberikan dampak terhadap aktivitas pasar sekunder. Rata-rata volume transaksi surat berharga SMF meningkat tajam dari Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026.
Selain itu, kepemilikan bank terhadap obligasi SMF juga meningkat 18% dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun pada periode yang sama.
Menurut BI, perkembangan tersebut menunjukkan respons positif pelaku pasar terhadap perluasan instrumen operasi moneter dan menjadi sinyal bahwa pendalaman pasar keuangan domestik mulai bergerak ke arah yang lebih kuat.
Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung implementasi operasi moneter pro-market. Melalui kebijakan ini, BI berharap fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan meningkat, aktivitas transaksi obligasi korporasi di pasar sekunder semakin aktif, dan pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
(haa/haa)